jurnal tentang pelayanan publik. Volume 2 Issue 4, Nov 2019 ISSN. jurnal tentang pelayanan publik

Dalam sejarah perjalanan administrasi publik, pelayanan publik semula dipahami secara sederhana sebagai pelayanan yang diselenggarakan oleh pemeriantah. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. puskesmas di kota Makassar Jurnal Administrasi Publik (Vol. 1 (2021): JURNAL SERUNAI PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ( MARET) 2021. Volume 2 Issue 4, Nov 2019 ISSN. Administrative Law and Governance Journal. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, V olume I Edisi 2, Juli-Desember. 264 – Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran, 2023, 7(3). tentang mutu pelayanan publik yang mencakup 9 . Jurnal Kewarganegaraan Vol. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. Ramdhani, Muhammad. Dengan undang-undang ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan. Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik 6 Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik Tabel 2 Penggunaan Indikator Kinerja variabel coefficient t Sig 1. P. 1 No. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi. Asas dari pelayanan publik antara lain: adanya kepastian hukum, adanya kesa­ maan hak, adanya keseimbangan hak dan Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. No. Electronic Government; Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. Sejauh yang saya temukan, layanan publik, mulai dari pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Pengursan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan fasilitas Vol 10 No 3 (2023): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi, dan Pelayanan Publik. Bahan informasi bagi Pemerintah Daerah serta instansi-instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 3. 1 (2019) 20 ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN JOHAR BARU. Penerapan. Tujuan penelitian adalah untuk melihat pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat dan pengaruh e-service quality terhadap kepuasan masyarakat di Kota Jambi. Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya sebagai tambahan informasi mengenai pelayanan publik II. Undang-Undang RI Pasal 1 No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1 2. , & Burhanuddin. Sangkala. Padahal, Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. [1] Undang-Undang Republik Indonesia No. tah memiliki fungsi memberikan berbagai Penjelasan lain terhadap perspektif pelayanan publik yang diperlukan oleh ma- pelayanan publik dapat dilihat dalam karya J. Dalam penelitian ini berdasarkan fokus. ” Jurnal Administrasi Publik 6 (90): 1–10. Jurnal Lingkar Widyaiswara (Edisi 07 No. KAJIAN. 3 (2011): , HAM (10. 2006. pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-Undangan. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang"Pelayanan Publik". Downloads PDF Published 2021-04-13. 228. Eksistensi Badan Layanan Umum Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik. 25/2009 tentang pelayanan publik juga berupaya mengarahkan pola pikiran pelayanan publik. Peraturan Pemerintah RI No. B. PAN Nomor 63/ KEP/M. International Journal of Research in Business and Social Science ,9(7): 190-196. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik [3] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal [4] LAN RI, 2016. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi (Me n PAN, 2004 : 5). 1 INOVASI PELAYANAN PUBLIK (Studi tentang Surabaya Intelligent Transport System dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Perhubungan Kota Surabaya) Sophie Florence sophie. B. The Community Satisfaction Index for Local Government Services uses the EVLN Model in the City of Bandung. 2621–2781 Online Administrative Law & Governance Journal. “Citizens Charater” dan Reformasi Birokrasi. Hardiansyah . S. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), with ISSN 2301-573X (Print), E-ISSN 2581-2084 (Online) is a Peer-reviewed journal published twice in June and December by Muhammadiyah University of Gorontalo. Berlaku mulai Vol. Efektivitas Pelayanan Digital Program Samsat. Sebelum menjelaskan lebih jauh tentang e-Government diperlukan pemahaman tentang definisi e-Government itu sendiri,. Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik, sebagaimana yang dikemukakan oleh pakar. 17 No. Studi Penerapan E-Goverment di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. Arsad Bahri, Usman Mulbar, Andi Suliana + 0. Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Karena secara teoritis kualitas tujuan kualitas adalah memuaskan para penerima layanan yakni masyarakat. 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik; Kemenpan No. Keputusan Men. Di dalam UU tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Dalam menunjang perencanaan pelayanan perlu sebuah informasi kepada masing-masing agar mampu mengarahkan pegawai melakukan tugas dengan baik sehingga maksud dan tujuan dari perencanaan dalam meningkatkan pelayanan publik dapat berjalan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup pelayanan publik terbagi atas dua bagian, yaitu: 1). Undang-undang Republik Indonesia No. Pendekatan Pelayanan Publik Baru ini senada dengan Teori ”Exit” dan ”Voice” yang lebih dahulu dikembangkan oleh Albert Hirschman. pelayanan publik dapat diukur dengan tiga dimensi. June 2014. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi, 2(1), 1–18. 2023 DOI: 10. 0 dimana efisiensi layanan publik sebagai inovasi dalam serba digital dengan memanfaatkan kemajuan memberikan pelayanan yang mudah serta. adalah mensahkan Undang-Undang No. Kualitas Pelayanan Publik (Studi di Kantor Desa Kandolo Kec Teluk Pandan (Arbain) 9595 etnis, adat istiadat dan budaya. Kita harus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pelayanan publik seharusnya memperhatikan asas-asas keadilan dan non-diskriminatif, seperti tercantum dalam UU. Perumusan Masalah Meskipun telah diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun dengan melihat masih banyaknya laporan. 2017. September 2014. Maka sangat diperlukan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian layanan. Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi. Berbicara mengenai pelayanan publik, tidak akan ada habisnya untuk dibahas. Yogyakarta: UGM Press. research is a descriptive study with a qualitative approach. Oleh karena itu, desa kandolo terdiri dari 8 Rt dan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik dalam pandangan Islam bisa merujuk pada Al-Baqarah [2]: ayat 267: "Hai orang-orang yang beriman nafkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. June 2021 · Widyabastra Jurnal Ilmiah. Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Volume XII, Edisi 1 Juni 2020 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI DINAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI DAERAH OTONOM KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT. employees who served and the people served. Asologaima dalam mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan berbagai ancaman produk pelayanan yang ada di distrik. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Academic year: 2020/2021. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi sebagaimana definisi pada Undang-Undang No. Implementasi Penulisan artikel ilmiah ini digitalisasi pelayanan publik lebih menggunakan metode review literature (studi dioptimalisasikan sejak adanya era revolusi pustaka). kaidah tentang pelayanan publik yang didistilasikan dari Rekomendasi-rekomendasi. 237-244 P-ISSN 1693-3516 | E-ISSN 2528-7575 237. Pelayanan publik di masa pandemi dilakukan dengan aplikasi berbasis on-line. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik juga merupakan hak yang sangat penting dan strategis bagi warga negara untuk menuju akses terhadap hak-hak lainnya, karena bagaimana mungkin akan mendapatkan hak dan pelayanan lainnya dengan baik jika informasi yang diperoleh. ” UNS – FISIP. Pengertian pelayanan publik didefinisikan sebagai pemberian layanan (melayani)Analisis Kualitas Pelayanan Publik terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Non Komersil di Kecamatan Telaga Bautung Kabupaten Banjar). Sudah seharusnya pemerintah. yang meneliti tentang transparansi pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menunjukkan bahwa transparasi belum dilaksanakan secara maksimal, prosedur pelayanan kurang jelas, dan tidak lengkapnya pembentukan bidang. Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Creative Commons. Jurnal. c. menyatakan bahwa penelitian tentang pelayanan publik adalah penelitian yang sangat penting. 3 Rumusan Masalahmeningkatkan pelayanan publik, khususnya pada pembuatan Kartu Keluarga (KK). Jurnal Al-Adalah Vol. Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar (JIPPM) adalah jurnal ilmiah regular yang dipublikasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota. 2004. Pengertian Kualitas Pelayanan Menurut Tjiptono (1995) yangCITIZEN-CENTRIC E-GOVERMENT PELAYANAN PUBLIK Dedi Kusuma Habibie FISIP Universitas Gadjah Mada, Jl. 2621 – 2781. Kegiatan pelayanan yang diberikan Kantor Kecamatan tambang akan dinilai dari tingkat kepuasan masyarakat. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Arivin, M. 2023 DOI: 10. Pelayanan publik sering dikaitan dengan hal-hal yang kotor, korup, berbelit-belit, dan petugas yang kurang. 262 Untuk penggunaan indikator kinerja,Dalam penyelenggaraan mengenai pelayanan publik, pemerintah dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik Nomor 25 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. Sari, K. 2. 2009 dalam jurnal (Susanti, 2014) menyimpulkan bahwa :. Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan. merubah penyelenggaraan pemilu secara konvensional menjadi e-voting dan merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sektor publik masih. v6i2. Pelayanan publik sering dikaitan dengan hal-hal yang kotor, korup, berbelit-belit, dan petugas yang kurang ramah. Bagaimana bentuk pelanggaran administrasi publik yang merupakan bentuk pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan pelayanan publik. No. Sedarmayanti. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Mahmudi. txt) or read online for free. 5 of 2014 about civil state apparatus hayatPelayanan Publik (Studi. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. The informants in this study were. (2014). Nur, E. Undang Tentang Pelayanan Publik Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. Kualitas Pelayanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Pengunjung Di Upt Perpustakaan Universitas Riau. pratiwi. penyelenggara pelayanan publik bertindak sewenang-wenang ketika melayani masyarakat. 660. Jurnal Paradigma, Vol. Untuk menggenapkan pilar negara hukum yang demokratis, telah ditetapkan UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan BebasJurnal Al-Adalah Vol. public services in the Office of Population and Civil Registry of Pelalawan Regency. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, (2003). pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas. 1. Berbicara mengenai pelayanan publik, tidak akan ada habisnya untuk dibahas. (2019). JAKPP terbit dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Bagaimana fungsi pelayanan publik dalam upaya penyelenggaraan Good governance, pemerintahan yang baik; 2. Berbagai definisi dan pemahaman Warga negara diposisikan sebagai pemilik tentang pelayanan publik tersebut pada intinya Pemerintahan dan mampu bertindak secara bersama-memiliki arah pandangan atau fokus yang hampir sama sama. Therefore, it was issued Law No. Masih banyak kantor pemerintah yang tidak memiliki standar pelayanan. 25 tentang Standar Pelayanan dalam jurnal Yayat, “standar pelayanan yang salah satunya Kompetensi. Inovasi pelayanan publik berbasis digital ini merupakan salah satu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. , post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal. Asas-asas pelayanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan. Modul Pelatihan Dasar Kader PNS. Ali, M. komunikasi pelayanan publik di berbagai negara mengalami kemajuan yang pesat. mengenai Kantor, Dinas, Badan serta sistem pemerintahan yang ada di kabupaten Maybrat. Depok: Pusat Kajian Sosiologi Fisip. Penelitian lain tentang pelayanan publik biasanya berfokus pada pelayanan offline,. (Foto: Humas Setkab/Rahmat). Penilaian. 2009. dapat dengan jelas mengetahui informasi mengenai perusahaan. 16 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Ajjapange Kabupaten Soppeng. 227 Jurnal ASPIKOM, Volume 3 Nomor 2, Januari 2017, hlm 225-238 aspek adaptabilitas layanan, posisi tawar. , & Asari, H. Isu tentang etika dalam pelayanan publik di Indonesia kurang dibahas secara luas dan tuntas sebagaimana terdapat di negara maju, walaupun disadari bahwa salah satu kelemahan dasar dalam pelayanan publik di Indonesia adalah masalah moralitas. Issue Vol.